Revisi UU Polri: Sebuah Ancaman Bagi Kemerdekaan Rakyat

Revisi Undang-Undang (UU) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan politisi, menimbulkan berbagai polemik yang cukup serius. Dalam beberapa perubahan yang diusulkan, terdapat ketentuan-ketentuan yang memicu kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar. Beberapa pihak berpendapat bahwa revisi ini berpotensi mengancam kemerdekaan rakyat dan memperlemah kontrol terhadap aparat penegak hukum di Indonesia.

Memperkuat Otoritarianisme Polri

Salah satu poin yang menjadi sorotan utama dalam revisi UU Polri adalah penguatan kekuasaan institusi kepolisian. Dalam rancangan revisi, ada usulan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Polri dalam melakukan tindakan preventif, serta memperkuat kontrol terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan nasional. Padahal, dalam sistem demokrasi, kewenangan yang besar pada institusi penegak hukum bisa berpotensi disalahgunakan, menciptakan iklim otoriter yang mengabaikan hak-hak individu.

Penguatan kewenangan Polri dalam revisi ini memberikan kekhawatiran tentang ruang gerak yang semakin sempit bagi kebebasan sipil. Misalnya, adanya peraturan yang memungkinkan penahanan tanpa batas waktu yang jelas atau pembatasan hak untuk berkumpul dan berpendapat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia yang seharusnya dijaga dengan ketat.

Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Sebagai negara yang mengklaim menganut sistem demokrasi, Indonesia seharusnya memberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka, baik melalui aksi unjuk rasa maupun media sosial. Namun, dengan revisi UU Polri yang memberikan wewenang lebih besar kepada polisi, ada potensi bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat bisa semakin dibatasi.

Misalnya, pengaturan terkait pembubaran massa atau unjuk rasa yang diusulkan dalam revisi UU Polri memberi kesan bahwa tindakan represif bisa dilakukan lebih mudah terhadap kelompok atau individu yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Ini dapat membatasi hak rakyat untuk menyuarakan kritik atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah.

Kelemahan Pengawasan dan Akuntabilitas

Revisi UU Polri juga berpotensi melemahkan pengawasan terhadap kinerja Polri. Salah satu isu yang sering muncul adalah lemahnya akuntabilitas di tubuh kepolisian. Tanpa pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Komisi Kepolisian Nasional, maka ada risiko peningkatan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum.

Dalam revisi ini, ada kecenderungan untuk memperkecil ruang gerak masyarakat dan lembaga-lembaga kontrol eksternal dalam memantau kinerja Polri. Padahal, pengawasan publik yang kuat adalah bagian penting dari demokrasi, agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang memegang otoritas.

Polri vs. Rakyat: Tesis Antagonistik

Yang lebih memprihatinkan adalah potensi terbentuknya hubungan antagonistik antara Polri dan masyarakat. Dalam sistem hukum yang ideal, polisi berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Namun, dengan revisi ini, ada kesan bahwa Polri bisa lebih fokus pada penegakan aturan yang menguntungkan pemerintah dan bukan pada perlindungan hak-hak rakyat.

Dalam situasi ini, polisi bukan lagi sekadar penegak hukum yang melayani masyarakat, tetapi bisa menjadi alat kekuasaan yang lebih besar yang tidak dapat diganggu gugat oleh rakyat. Hal ini jelas mengancam prinsip-prinsip dasar negara hukum yang menjunjung tinggi hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum.

Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Dengan adanya revisi UU Polri yang memperbesar kewenangan aparat kepolisian, akan muncul potensi penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar. Di Indonesia, di mana ketidakpastian hukum masih menjadi isu utama, memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada Polri bisa mengarah pada perilaku yang tidak terkendali. Dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, kita sudah bisa melihat bahwa aparat kepolisian kadang terlibat dalam tindakan yang melanggar hak individu tanpa konsekuensi yang jelas.

Kewenangan yang lebih besar kepada Polri dalam revisi ini bisa membuka jalan bagi penyalahgunaan, seperti pemaksaan, intimidasi, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, tanpa adanya pengawasan yang memadai, maka hak-hak individu bisa terabaikan begitu saja.

Kesimpulan

Revisi UU Polri yang tengah dibahas saat ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi kemerdekaan rakyat Indonesia. Meskipun tujuan dari revisi tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Polri, namun perubahan yang terjadi berpotensi mengancam kebebasan sipil, memperbesar kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, serta memperburuk hubungan antara polisi dan masyarakat.

Sebagai negara demokratis, Indonesia harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, pengawasan independen terhadap lembaga negara, serta menjamin kebebasan rakyat untuk berekspresi dan berpendapat. Revisi UU Polri seharusnya tidak menjadi alat untuk memperbesar kekuasaan pemerintah atau mempersempit ruang kebebasan rakyat, melainkan harus menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Polri dengan tetap menjaga dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Jika revisi ini tidak diawasi dan dipertimbangkan dengan matang, maka ancaman terhadap kemerdekaan rakyat Indonesia bisa menjadi kenyataan.